Adi Kampai
Pesisir Selatan – Kasus Sefia Ramadani, warga Lakitan Timur yang didiagnosis mengidap kanker payudara, telah menjadi sorotan publik setelah isu kesehatannya diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam Pilkada Pesisir Selatan 2024.
Seharusnya, kasus ini dapat diselesaikan melalui mekanisme BPJS Kesehatan Pasisia Rancak, sebuah program yang digadang-gadang sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Namun, adanya dugaan politisasi dalam penanganan kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Padahal, praktik politisasi isu kesehatan seperti yang terjadi pada kasus Sefia Ramadani memiliki dampak yang sangat serius.
Pertama, menyebabkan, masyarakat menjadi ragu dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan program kesehatannya.
Kemudian, dapat mengalihkan perhatian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh.
Setelah itu, isu kesehatan yang dipolitisasi dapat memperparah perpecahan di masyarakat.
Dalam hal ini sebenarnya semua pihak harus sama bersepakat bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, isu kesehatan seharusnya tidak dijadikan alat untuk meraih keuntungan politik.
Semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, harus berkomitmen untuk menjaga agar isu kesehatan tetap berada dalam koridor yang sesuai, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Syafrianto 
JIS Sumbar 
